Ambon,iNewsutama.com – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuludin dan Dakwah IAIN Ambon periode 2024-2025, Bakri Rumain, menyoroti isu yang berkembang terkait dugaan penyebaran narasi negatif oleh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ambon. Ia menduga kader IMM tersebut telah menyebarkan isu syarah di Maluku.
Dalam konfirmasi yang dilakukan melalui media pada Rabu malam, 11 Maret 2025, pukul 25.00 WIT, Rumain menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur pelecehan maupun penghinaan terhadap agama dalam pernyataan Wakil Gubernur Maluku. Pernyataan yang dimaksud adalah pernyataan Wakil Gubernur Maluku bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam sebuah konferensi pers di lokasi terkait. HMI Komisariat Ushuludin dan Dakwah IAIN Ambon bahkan telah melakukan kajian mendalam bersama para intelektual selama berjam-jam untuk memastikan hal tersebut.
Menurut Rumain, pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku hanya merupakan bahasa sederhana yang menjelaskan kondisi ketahanan pangan di Maluku. Ia juga mengapresiasi sikap Wakil Gubernur yang telah meminta maaf secara terbuka, terutama sebagai seorang Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. “Kami menilai bahwa Wakil Gubernur Maluku sangat luar biasa dalam menanggapi kritik yang berkembang,” ujar Rumain.
Namun, situasi kembali memanas setelah kader IMM melaporkan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, ke Polda Maluku. Menanggapi hal ini, Bakri Rumain beserta jajaran HMI Komisariat Ushuludin dan Dakwah IAIN Ambon menduga kuat bahwa kader IMM tersebut berupaya mengadu domba masyarakat di tengah bulan suci Ramadan.
Rumain juga mengimbau kader IMM untuk lebih banyak membaca serta melakukan kajian yang mendalam terhadap isu-isu yang berkembang agar tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat. “Kami meminta kader IMM agar lebih banyak membaca dan mengkaji isu dengan baik dan benar, agar tidak asal berbicara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rumain mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk bersikap tegas terhadap kader IMM yang melaporkan Wakil Gubernur. “Kami meminta Wakil Gubernur Maluku untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan kader IMM tersebut agar diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,” tutupnya.(Rus/Rn)
